No.

Program Mikro

Isu Strategis Yang Berkenaan dengan Satker Kejaksaan di Daerah

AKSI

1.

Manajemen Perubahan

  • Penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan yang belum maksimal.

Telah dibentuk Tim Manajemen Perubahan pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang NOMOR    :    KEP  -           3/O.3.10/01/2018 Tanggal 3 Januari 2018

  • Pengetahuan dan pemahaman pegawai Kejaksaan tentang RB yang masih kurang.

Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah melakukan Sosialisasi bersama – sama denga Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI.

  • Belum adanya penerapan agen perubahan RB yang berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi belum ada di lingkungan Kejaksaan RI.

Draft rancangan penunjukan Agen Perubahan sedang dalam Konsep, yang dalam waktu dekat akan segera diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang atas hal tersebut.

  • Peningkatan persepsi publik atas Kejaksaan yang bebas korupsi dan melayani melalui public campaign dan budaya pelayanan prima.

Kejaksaan Negeri telah melaksanakan Pers Release tentang Perkara Korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Semarang kepada Media Elektronik dan Media Cetak tentang Transparansi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

2.

 

Penguatan Peraturan Perundang-undangan

 

Pengembangan database peraturan perundang-undangan internal berbasis teknologi informasi serta pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis online, sehingga dapat diakses publik dan personil Kejaksaan RI.

Kejaksaan Negeri Kota Semarang sedang melakukan perencanaan Pengembangan Website pada Kepala Urusan Daskrimti yang akan diintegrasikan dengan Perpustakaan pada Kepala Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan, sehingga didapat output berupa database tetntang perundang-undangan dan literature yang lengkap pada website Kejaksaan Negeri Semarang yang tersaji dari Referensi paperbased dari Perpustakaan Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

 

 

3.

 

 

Penguatan Tatalaksana

  • Peningkatan kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan dan profesional.

Kejaksaan Negeri Kota Semarang mendapatkan Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2018, berupa Rehabilitasi Gedung dan Bangunan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI yang pada tahap pelaksanaannya dilakukan secara Lelang pada aplikasi SIRUP Kejaksaan Agung RI yang diakses pada https://sirup.lkpp.go.id/sirup.

4.

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan

 

 

 

 

 

 

 

  • Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan RI.

Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi TP4D Kota Semarang yang dalam pelaksanaan dan laporan kegiatan secara berjenjang dan periodic.

  • Penerapan Whistle Blowing System (WBS).

Kejaksaan Negeri Kota Semarang melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum yang dilaksanakan sebagai wujud penguatan jarigan Masyarakat anti KKN dan upaya penggalangan masyarakat agar tidak terlibat tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

  • Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan unit kerja.

Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan Rapat Staf AA yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali dan Dinamika kelompok yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali.

5.

 

 

 

 

Akuntabilitas

 

 

 

 

  • Penerapan manajemen kinerja yang lebih baik dengan menetapkan sasaran dan indikator kerja yang lebih berorientasi hasil.

Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah rutin membuat LAKIP secara rutin untuk dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi yang kemudian diteruskan Kepada Kejaksaan Agung RI.

  • Penguatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja.

Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang disajikan melalui Aplikasi E-MONEV Direktorat Jenderal Anggaran, dan E-MONEV BAPPENAS.

  • Pengembangan website Kejaksaan secara secara periodik sehingga updated.

Pengelolaan kegiatan penginputan Data Aplikasi SIMKARI yang telah dilaksanakan pada masing-masing bidang yang dilaksanakan oleh staf Tata Usaha masing-masing bidang dengan jalur Koneksi LAN yang berpusat pada Kepala Urusan DASKRIMTI Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

6.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

  • Penguatan penerapan standar pelayanan di kejaksaan RI.

Kejaksaan Negeri Kota Semarang terus berinovasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik penanganan perkara Tipiring Tilang yang akan segera diberlakukan e-tilang , yakni system pembayaran online melalui kode BRIVA yang bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia, guna menghindari Human Error dalam pelaksanaan penanganan perkara Tipiring Tilang tersebut.

 

 

  • Melakukan duplikasi inovasi pelayanan publik yang telah berhasil memberikan pelayanan publik terbaik.

Duplikasi terhadap mekanisme perlakuan atas Barang Bukti Tindak Pidana yang diinventarisasi secara tertib dan baik, Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah berinovasi dengan cara mengembalikan kepada yang berhak sejumlah Barang Bukti yang telah dieksekusi.