Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, telah berlangsung pengamanan kegiatan Kuliah umum, dengan narasumber Jaksa Agung Republik Indonesia HM. PRASETYO. Dalam Kuliah Umum tersebut mengambil tema “Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum dan Pembangunan Nasional”. Bahwa dalam Kuliah Umum tersebut dihadiri oleh : Rektor Undip, Dekan FH Undip, Civitas Akademika, Jajaran Kejaksaan RI, serta Mahasiswa S1,S2,dan S3 Universitas Diponegoro. Bahwa kurang lebih sebanyak 3000 peserta mengikuti kegiatan kuliah umum tersebut. Bahwa dalam sambutanya, Rektor Undip, Prof. Dr. Yos Johan Utama,S.H., M.Hum menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Rektor Undip berterima kasih kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI atas terselenggaranya kuliah umum tersebut.

- Hukum atau APH sering dianggap penghambat pembangunan nasional padahal hukum adalah akselerator dari pembangunan.

- Undip adalah kandang dari hukum progresif  yang berarti hukum yang mensejahterakan serta menghilangkan kesan hukum yang menakutkan, tapi hukum yang menggembirakan.

- Bahwa dalam Kuliah Umum tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia, HM Prasetyo, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

  • Berdasarkan undang-undang kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya
  • Tugas dan wewenang Kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu : di bidang pidana khusus di bidang perdata dan tata usaha negara, dan dalam bidang pidana umum.
  • Di bidang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, Kejaksaan telah menempatkan tindak pidana sebagai salah satu Perkara Penting yang  mendapatkan atensi khusus pula. Oleh karena itu sangat dirasakan  perlunya dilakukan peningkatan koordinasi dan sinergi serta optimalisasi antara dunia pendidikan dengan  dalam proses penanganan dan penyelesaian perkaranya.
  • Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara memiliki kapasitas dan kompetensi memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara., baik di dalam maupun di luar pengadilan
  • Terciptanya sebuah pembaruan paradigma penegakan hukum institusi Kejaksaan yang memadukan upaya represif dan preventif secara proporsional, seimbang, objektif, dan terukur
  • Inovasi penegakan hukum tersebut terwujud dalam bentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), yang meliputi tindakan menyeluruh, sistemik, holistik, dan integratif melalui upaya pemahaman dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penghukuman terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat derajat kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya, serta upaya pemulihan pasca terjadinya tindak pidana dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi