Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan, kedudukan, tugas dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

1. Di Bidang Pidana

- Melakukan penuntutan dalam perkara pidana

- Melaksanakan penetapan hakim umum

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat

- Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat pemeriksaan tambahan sebelum dilimpah ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Melaksanakan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, perkara pelanggaran HAM dan perkara tindak pidana khusus lainnya.

- Mengkoordinasikan dengan Tim Gabungan dalam hal penaganan perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktian.

2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- Kejaksaan dengan kuasa khusus atau karena jabatan, dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan baik untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

- Penanganan kebijakan penegak hukum

- Pengamanan peredaran barang cetakan

- Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara

- Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama

- Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal